Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

( 1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi: 

1. a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
2. b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan,distribusi pangan dan kerawanan pangan; 
3. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; 
4. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; 
5. e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; 
6. f. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; 
7. g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; 
8. h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; 
9. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; 
10. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi; 
11. penyiapan bahan perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; 
12. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan j aringan pasar; 
13. m. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
14. n. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; 
15. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
16. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.